Sapma PP Maros Kritiki RUU HIP

Guntur Rafsanjani
Guntur Rafsanjani, Kader Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. ( Ist)

Terkini.id, Maros – Kader Sapma Pemuda Pancasila Mengkritik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang di garap oleh Badan Legislasi DPR RI melalui Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian Dewan Inosentius.

Kemudian hal ini sontak membuat Guntur Rafsanjani, kader Pengurus Sapma Pemuda Pancasila yang berada pada Divisi Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) menyoroti tindakan DPR RI yang dinilai sangat memperas Ideologi Pancasila.

Guntur Rafsanjani beranggapan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah kurang masuk diakal, pasalnya rancangan RUU HIP dibuat dengan alasan dasar pemikiran tentang ciri pokok Pancasila.

Yang menggunakan konsep keadilan, kesejahtreraan sosial dengan perpaduan prinsip Ketuhanan, sebagai contoh adalah berupa.Trisila, yaitu, Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, serta Ketuhanan dan Kebudayaan. Kemudian pada ayat kedua menggunakan dasar Terkristailisasi dalam ekasmila, yaitu Gotong-royong.

“Kritik yang paling mendasar pada rancangan RUU HIP itu adalah Trisila dan Ekasila karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan juga Muhammadiyah menafsirkan bahwa kedua istilah Trisila dan Ekasila tidak boleh dijadikan landasan karena malahan justru bisa berpotensi merendahkan Pancasila sebagai dasar negara kita,” jelas Guntur saat ditemui di Warkop, Jumat, 3 Juli 2020.

“sejak Indonesia Merdeka, Pancasila telah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat kuat sebagai landasan Bernegara, karena alasan itu juga Pancasila tidak perlu lagi ‘diperas atau di otak-atik’ menjadi Trisila dan Ekasila, fatalnya lagi karena RUU itu tidak mengatur tegas tentang pelarangan ajaran Marxisme dan Leninisme, kalo sudah begitu, kaum paham Komunis bisa saja melebarkan sayap di NKRI,” lanjutnya.

Selain polemik Trisila maupun Ekasila yang merugikan banyak masyarakat Tanah Air.

“Setelah beberapa kali menyimak pemberitaan di sosial media sekaligus berdiskusi tentang UUD HIP di warung kopi, pagi tadi juga saya sempat mengikuti aksi penolakan RUU HIP bersama salah satu LSM ternama, dan aksi tadi dilakukan depan kantor DPRD Maros. Jadi Kesimpulannya adalah bukan mengotak-atik atau memperas Pancasila, melainkan mereformasi paket undang-undang bidang politik,” jelasnya.

Pro dan kontra tentang RUU itu juga dianggap merugikan bangsa Indonesia. Sebab, sedikit atau banyak, polemik itu ibarat memercik riak-riak yang berpotensi menimbulkan krisis politik, memecah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional.

Apalagi dalam situasi seperti sekarang, saat bangsa Indonesia membutuhkan persatuan dan kerjasama ditengah Pandemi, perdebatan tentang RUU HIP hanya memunculkan kegaduhan tak penting dan tak berguna alias percuma.

“Upaya pembentukan kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional untuk menjamin terlaksananya Haluan Ideologi Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Ayat (2) RUU HIP, tidak mengandung unsur penting dan mendesak. Lagi pula sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berada di bawah Presiden,” pungkas Guntur.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Rapat Pleno Terbuka KPUD Maros Dijaga Ketat Polisi

Dinsos Kabupaten Maros Pengguna Pertama Siksdroid di Wilayah Indonesia Timur, Ini Pencapaiannya

Operasi Patuh 2020 Polres Maros, Pelanggaran Lalu Lintas Didominasi Tidak Memiliki SIM

Warga Keluhkan Sistem Penerimaan BST, Ini Penjelasan dari Dinas Sosial Kabupaten Maros

Andi Ilham Nadjamuddin Kunjungi Warga di Kampung Bulli-bulli, ini Harapannya

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar