Kuliah Online dan Tanggungjawab Kampus

Muhtar A. Mandar
Muhtar A. Mandar, Aktivis Peduli Pendidikan.(Foto:Muhtar)

Terkini.id, Maros – Perkembangan Covid-19 di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Dampaknya tak hanya pada kesehatan rakyat yang terancam, namun pada sisi yang lain, ekonomi dan pekerjaan rakyat pun terdampak. Hampir semua tempat berkerumun atau beraktivitas rakyat di tutup dan diberhentikan untuk sementara waktu demi memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Institusi Pendidikan Tinggi serentak semuanya memberhentikan sistem kuliah konvensional untuk sementara waktu dan menerapkan sistem perkuliahan online sebagai solusi dalam upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan kampus. Disamping itu, birokrasi kampus juga menghimbau kepada mahasiswa untuk sementara Stay at Home dan tidak melakukan aktivitas diluar rumah maupun di lingkungan kampus.

Himbauan itu sontak ditanggapi oleh seluruh mahasiswa dengan prespektif yang beda-beda, sebagian mahasiswa yang apatis menganggap perberlakuan kuliah online adalah baik-baik saja tanpa memikirkan lebih jauh. Namun mahasiswa lainnya menanggapi pemberlakuan ini, terkesan tidak efektif dan tidak memenuhi hak mahasiswa sepenuhnya.

Nampak pemberlakuan kebijakan kuliah online dari pihak kampus tidak mendapat respon baik dari sebagian mahasiswa, pasalnya pemberlakuan tersebut tidak sepenuhnya memberikan hak mahasiswa, yaitu selain mendapatkan pengajaran melalui perkuliahan online, mahasiswa juga berhak mendapat bantuan berupa pemberian subsidi pulsa internet pada proses pelaksanaan kuliah online. Sebab mahasiswa telah melaksanakan tanggung jawabnya yaitu melunasi pembayaran SPP sebagai bentuk kewajiban setiap semester.

Mahasiswa menilai birokrasi kampus dalam menerapkan sistem kuliah online sepertinya lupa akan tanggung jawab mereka, yaitu memenuhi hak mahasiswa dalam hal ini memfasilitasi kebutuhan mahasiswa selama proses perkuliahan online, seperti yang disebutkan diatas yaitu memberikan subsidi pulsa internet dalam beberapa bulan kedepannya sebagai ganti dari hak mahasiswa sebelumnya.

Baca juga:

Untuk memperkuat kebijakan demikian, harus ada payung hukum yang segera dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait. Seperti KEMENDIKBUD. Jadi alokasi subsidi bersumber dari pihak kampus dan pemerintah melalui Kemendikbud. Supaya saling meringankan. karna ada sebagian istansi pendidikan swasta yang tidak mampu menerapkan kebijakan demiakian tanpa adanya supley bantuan dari Pemerintah.

Tanggung jawab inilah yang menjadi sorotan sebagian mahasiswa pada pemerintah dan pihak kampus untuk tidak hanya mendesak mahasiswa melakukan pembayaran, tetapi pemerintah dan kampus juga harus bertanggung jawab dengan penerapan sistem kuliah online dan memberikan bantuan kepada mahasiswa.

Hidup mahasiswa. Hidup rakyat.

Penulis : Muhtar A. Mandar (Jendral Lapangan G-18JKT, Aktivis Peduli Pendidikan)

Komentar

Rekomendasi

Tidak Ada ‘Patriarki’ Dibalik Baju APD

Dualitas Kehidupan, Covid-19 yang Menghidupkan Kembali Sisi Kemanusiaan

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar